fbpx
Jumat, 19 Agustus 2022

Mengapa Jabatan Pangkostrad Masih Dijabat Kasad?

Mayoritas oejabat pengganti Pangkostrad merupakan lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu yakni 57,9%.

11
VIEWS

Beritalainnya

No Content Available
Gemapos.ID (Jakarta) – Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpendapat kekosongan jabatan Panglima Kostrad (Pangkostrad) dapat memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer.
Karena, jabatan ini merupakan salah satu langkah menuju Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).

“Hingga kini Presiden Joko Widodo belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan Panglima Kostrad yang baru,” katanya pada Senin (27/12/2021).

Dengan demikian, Jenderal TNI Dudung Abdurahman masih menjabat sebagai Pangkostrad, meskipun dia telah dilantik sebagai Kasad.

Walaupun, ini bukan peristiwa baru di TNI AD seperti Jenderal Purn Budiman menjabat Kasad pada 2014 dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) selama 8 bulan.

“Akan tetapi, rangkap jabatan ini tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sebab hal ini akan mengganggu jalannya organisasi dan regenerasi di tubuh TNI AD,” tuturnya.

Kostrad memiliki dua peran yakni sebagai Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) di bawah Kasad dan sebagai Komando Utama Operasional (Kotama Ops) Kostrad yang langsung di bawah Panglima TNI.
Kostrad memiliki tugas pokok untuk membina kesiapan operasional jajarannya sebagai Kotama Bin, sedangkan sebagai Kotama Ops, Kostrad menyelenggarakan tugas operasi militer peran dan selain perang berdasarkan kebijaksanaan Panglima TNI.
“Adanya figur baru yang memimpin Kostrad tentu saja akan mempengaruhi jalannya regenerasi di tubuh TNI AD,” ujarnya.
Mayoritas oejabat pengganti Pangkostrad merupakan lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu yakni 57,9%. Untuk pejabat pengganti yang merupakan lulusan akmil lebih senior dari pendahulu mencapai 31,6%.
Pejabat pengganti merupakan teman seangkatan akmil mencapai 10,5%, jumlah pasukan yang berada di bawah Kostrad untuk menghadapi dinamika ancaman secara internal dan eksternal. Sosok perwira tinggi TNI AD ini fokus memimpin satuan strategis.
Dengan demikian, jabatan Panglima Kostrad tidak dijabat secara rangkap. Pemilihan Panglima Kostrad yang baru akan berpotensi untuk memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer. Jadi, rekam jejak penugasan militer akan menjadi salah satu indikator penting untuk meredam spekulasi politisasi jabatan militer.
“Tentu saja Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah ‘aware’ dengan hal tersebut,” ucapnya.

Related Posts

Next Post

Terkini